tuntutan ganti rugi. Tuntutan Ganti Kerugian adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian. tuntutan ganti rugi

“Rehabilitasi adalah hak seorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili. TUNTUTAN GANTI RUGI TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL BUKAN BENDAHARA DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN SOSIAL. Besaran ganti rugi yang harus dibayarkan pada dasarnya tergantung pada kesepakatan. Di Singapura, seorang pria bernama K Kawshigan menggugat seorang wanita dengan tuntutan ganti rugi mencapai lebih dari 34 Miliar rupiah. Tuntutan ganti rugi dikenakan ke atas pelajar yang gagal menamatkan pengajian dalam tempoh penajaan seperti yang ditetapkan. 3. ABSTRAK: a. Surat tuntutan ganti rugi kerusakan adalah surat yang dibuat oleh seseorang untuk mengajukan permohonan ganti rugi terhadap kerusakan suatu barang miliknya yang disebabkan oleh kelalaian suatu pihak. 1387, peraturan. 4. Pemberian perikatan; Pemenuhan perikatan disertai dengan ganti rugi; Tuntutan ganti kerugian Setelah itu, dengan kadar secepat mungkin anda hendaklah membuat tuntutan kepada pihak insurans. Dalam pasal 163 HIR disebutkan bahwa “ Barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau menyebut suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau. Namun demikian, debitur tidak dapat secara serta merta dituduh melakukan wanprestasi harus ada pembuktian untuk hal tersebut, pihak yang dituduh melakukan wanprestasi juga harus diberi kesempatan untuk dapat mengajukan tangkisan-tangkisan atau pembelaan diri, antara lain berupa :. Umur : 47 Tahun. Tuntutan ganti kerugian hanya dapat diajukan kepada pengadilan negeri yang berwenang dalam tenggang waktu tiga bulan sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap. Bagaimanakah pengiraan bagi tuntutan ganti rugi kelewatan penyerahan milikan kosong (LAD)? Cara pengiraan adalah jumlah hari kelewatan penyerahan x kos rumah x 10% dibahagikan dengan 365 hari. Catatan Pojok YUSRAN LAPANANDA, SH. 2020. Catatan Pojok. 85 Jakarta Pusat lis_jeki113@yahoo. Baca: Tangani Lumpur Lapindo, Jokowi Bakal Kucurkan Ratusan Miliar. melakukan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi terhadap pelaku kerugian negara dengan tidak mengurangi tanggung jawab Bendahara/Pegawai Negeri yang bersangkutan kepada negara menurut hukum perdata. Inilah beberapa pengertiannya: 1. Diterima. Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TGR adalah suatu proses tuntutan terhadap pegawai bukan bendahara, pejabat lainnya dan pihak manapun dengan tujuan menuntut penggantian kerugian disebabkan oleh perbuatan melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga secara langsung atau tidak. Setiawan, 1987 : 75-76). Sel terkait dengan putusan PT DKI Nomor : 50/PID/2014/PT DKI yang membebaskan Andro Supriyanto alias Andro dan Nurdin Prianto alias Benges sehingga para terdakwa mengajukan. d. Ganti kerugian merupakan hak tersangka atau terdakwa. Berlaku: 13 Oktober 2016. tuntutan ganti rugi Pihak yang mengajukan tuntutan ke pengadilan sering mencampuradukkan antara gugatan wanprestasi dan gugatan melawan hukum. 000. Dalam praktik, biasanya biaya ganti rugi yang harus dibayarkan. Gr/2013/PT. (2) Penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat dengan lengkap semua hal yang dipertimbangkan sebagai alasan bagi putusan tersebut 2. Berikut ini 3 contoh surat tuntutan ganti rugi yang bisa kamu pakai saat terjadi sengketa. Pol: Jukmin/13/III/1993 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi di Lingkungan Polri; dan. 01/2017 Tahun 2017 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara di. Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya TGR adalah suatu disingkat proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan Bendahara yang karena perbuatannya melanggar hukum dan dituntut dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara. Tuntutan ganti rugi dalam PMH ini memiliki azas causalitas (hubungan sebab-akibat) sehingga mekanisme pembuktiannya tidaklah tunggal. Ganti rugi dalam bentuk uang atas kerugian yang ditimbulkan. Permenhan No. Menurut pasal 164 Het Herzienne Inlandsche Reglement (HIR),. ABSTRAK PERATURAN. co, Paul Sutaryono, seorang pengamat perbankan dan mantan Assistant Vice President PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI, telah mengungkapkan bahwa ada kemungkinan adanya tuntutan ganti rugi dari nasabah sebagai akibat dari gangguan yang terjadi pada PT Bank Syariah Indonesia (Persero). pembelaan diri atas tuntutan penggantian kerugian negara. Berdasarkan Pasal 1 butir (22) KUHAP, maka beberapa hal yang dapat diketahui tentang tuntutan ganti kerugian, yaitu: 1. Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya TGR adalah suatu disingkat proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan Bendahara yang karena perbuatannya. 5. 1. Berikut beberapa alasan terkait sebagaimana kami kutip dari pendapat Yahya Harahap: [5] asal sub 5 y aitu mengenai tuntutan ganti rugi karena tidak disertai bukti-bukti maka . Btl Jo. d. Terutama minta ganti rugi. 1. Permenhan No. 24. Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 23 Tahun 2000; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun. beliau layak menuntut ganti rugi terhadap pihak Defendan. G/2011/PA. 013/2022 tentang Bupati Nomor Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi Pemerintah. Prosedur Tuntutan Ganti Rugi Di Pejabat Tribunal Tuntutan Pengguna Malaysia (TTPM) A)Borang 1. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Permendagri Nomor 46 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Kerugian Negara Pegawai Negeri Bukan Bendahara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), yang dimaksud Tuntutan Ganti Kerugian adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan. Dalam Pasal 1 Hukum Acara perdata, ganti rugi diartikan sebagai hak seseorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutannya yang berupa imbalan dalam bentuk sejumlah. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati Bojonegoro Tentang Perubahan Atas Keputusan 188/48/KEP/ 412. Hum 2. mengajukan ganti rugi serta rehabilitasi. 2. Tuntutan dari masyarakat terkait ganti rugi, belum tentu sepenuhnya dikabulkan. Menunjuk Kepdirjen Perbendaharaan Nomor KEP-211/PB/2018 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada BAS, akun terkait tuntutan ganti rugi/tuntutan. Dalam hal tuntutan ganti rugi, perlu diperhatikan ketentuan daluwarsa sebagai berikut : 1) 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian tersebut, atau. 9. 31. Wanprestasi artinya ingkat janji atau tidak memenuhi apa yang telah dijanjikan baik secara lisan maupun tulisan. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah; Mengingat : 1. 5. 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 20 Tahun 2019 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan. Warhdani Sp. Gorontalo. Pelaksanaan Bimtek ini dalam rangka menjalankan amanat pelaksanaan tugas pembinaan Tuntutan Ganti Kerugian Negara dalam Surat Direktur Sistem Perbendaharaan Nomor S-59/PB/2017 tanggal 4 januari 2018. 196, TLN No. Pegawai Negeri selaku. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain. Dalam jangka waktu 3 hari setelah permohonan diterima pengadilan negeri harus menentukan hakim yang akan memutus permohonan tersebut. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. Jumat, 15 Mei 2015 03:32 WIBTuntutan ganti rugi diputus dalam bentuk “Penetapan” yang jumlahnya agak besar dikabulkan oleh pengadilan, sebagaimana dalam perkara Nomor 98 / Pid. membayar ganti rugi kepada tertanggung akan berhadapan dengan proses hukum yang harus dilaluinya. Selain itu, pembuktian tentang kerugian lebih kuat karena didukung bukti-bukti dari penuntut umum. Selain itu, tujuan lain dari surat ini antara lain: Menjaga hubungan baik antara kedua belah pihak. 2014 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia belum memisahkan tata cara penyelesaian kerugian negara terhadap bendahara dan pegawai negeri bukan bendahara, sehingga perlu diganti; c. 2019. Tuntutan ganti rugi hanya dapat diajukan oleh masyarakat, apabila mempunyai hubungan sebab akibat (kausalitas) dari perbuatan penyelenggara yang merugikan serta dapat. 000. Judul. Belum Tersedia. "Yang berbunyi tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud di pasal 95 KUHAP hanya dapat diajukan dalam waktu paling lambat 3 bulan, terhitung sejak tanggal petikan atau salinan putusan. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kesulitan dalam penilaian jika harus diganti dengan cara lain. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara di Lingkungan Kementerian Keuangan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain. 6 Tuntutan permintaan ganti kerugian yang dilakukan tersangka atau terdakwa atau ahli warisnya merupakan suatu perwujudan perlindungan hak asasi dan harkat dan martabat. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan. 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah. pdf. 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah, Pasal 1 Klaim dalam asuransi ialah tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Tertanggung kepada Penanggung karena kepentingan yang di suransikan mengalami kerugian atau kerusakan atas barang yang dipertanggungkannya akibat dari suatu peristiwa selama barang dalam proses pengangkutan. Berikut contoh surat ganti rugi tanah atau Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) terbaru. 2020/No. dalil wanprestasi dari Penggugat ini kemudian Penggugat menuntut ataspembayaran ganti rugi, sesuai dengan ketentuan Pasal 1243 KUHPerdatasebagaimana diuraikan oleh Penggugat dalam butir 12 posita gugatannya. 150. 1 Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ditegaskan bahwa setiap kerugian negara/daerah. Tuntutan Ganti Kerugian Negara adalah suatu proses yang dilakukan untuk menuntut penggantian perbendaharaan dan ganti rugi sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh Bendahara dan/atau Personel Polri bukan Bendahara dan/atau pihak ketiga. Baca artikel berikut untuk mengetahui lebih mengenai Ganti Rugi Tertentu dan Ditetapkan (Tuntutan LAD) serta beberapa kemas kini seiring dengan Rang Undang-Undang COVID-19. sumber foto : unsplash/perjanjian hukum. Berdasarkan prinsip ini, beban pembuktian ada pada pihak penumpang atau pengirim barang yang harus dapat memenuhi unsur kesalahan, kerugian, dan adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian itu (hal. Limboto, Kabupaten Gorontalo – Pemerintah Kabupaten Gorontalo kembali akan menyelenggarakan Sidang MP TGR (Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi). 000. 2014, No. Terdapat 2 jenis tuntutan kecederaan — (a) Ganti rugi am a kan patut untuk (b) (c) Dalam yang rosak; kehilangan penggunaan kenderaan untuk jangka masa yang munasabah; dan jumlah kemerosotan nilai harta kenderaan. Hakim Dapat Mengabulkan Tuntutan Ganti Rugi bila Dapat Dibuktikan Secara Terinci. Tuntutan pengembalian pada keadaan semula (reestitutio in integrum) hanyalah dapat dilakukan jika terjadi gugatan perbuatan melawan hukum, sedangkan dalam gugatan wanprestasi tidak dapat dituntut pengembalian pada keadaan semula. pembelaan diri atas tuntutan penggantian kerugian negara. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara/daerah, menerima, menyimpan,. Secara garis besar ada 3 mekanisme tuntutan ganti kerugian yang diatur di dalam KUHAP yaitu: Ganti kerugian yang diajukan oleh tersangka yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan (ex Pasal 77 huruf b jo 95 ayat (1) dan (2) KUHAP) Tuntutan Ganti Rugi Pada Peradilan Administrasi Maftuh Effendi. 1. Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TGR adalah suatu proses tuntutan terhadap Bendahara, Pegawai Negeri bukan Bendahara dan pejabat lain, dengan tujuan menuntut penggantian kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum dan/atau kelalaian sehingga baik secara langsung atau tidak langsung Negara dirugikan. Adapun dokumen yang dimaksud antara lain asli ijazah, asli transkrip nilai, dan dokumen lain. K/Sip/1975 tanggal 18 September 1975 “Dalam surat gugatan baik posita maupun petitumnya menuntut agar Tergugat dihukum membayar “uang ganti rugi” kepada Penggugat. Judul. Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Teknis Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), asas ganti rugi dapat diartikan sebagai prinsip yang menyatakan bahwa tertanggung hanya mendapatkan penggantian. Alamat : Jalan Panglima Sudirman Nomor 29 Surabaya. Penggabungan Perkara Ganti Kerugian dalam Persidangan Korupsi Bansos. Mengenal Akuntansi Kerugian Negara Oleh Bendahara. 000,- 3. 63/Pdt. 2. MH Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kab. Peraturan Menteri Pertahanan NO. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 September 2020. Eks Kasatgas Penyidikan Perkara Korupsi Bansos KPK, Andre Dedy. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), asas ganti rugi dapat diartikan sebagai prinsip yang menyatakan bahwa tertanggung hanya mendapatkan penggantian atas kerugian nyata yang dideritanya. YUSRAN LAPANANDA, SH. Yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing kedua belah pihak: PIHAK PERTAMA. Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah ABSTRAK: bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 56 PERMENDAGRI No. menjadi tanggungjawabnya dan bersedia mengganti kerugian negara dimaksud; (3). Wanprestasi disertai tuntutan ganti rugi melalui pengadilan yang membutuhkan waktu, biaya, tenaga dan pikiran sehingga kurang efisien bagi investor. 01/1983. menjadi tanggungjawabnya dan bersedia mengganti kerugian negara dimaksud; (3). Oleh karena itu, berlaku Pasal 1236 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut. [Widyaiswara Kementerian Keuangan RI] PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAERAH Kerugian Negara/Daerah: Kekurangan uang, surat berharga, dan Peraturan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya BPK No. Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara: “Tata cara tuntutan ganti kerugian negara/daerah diatur dengan peraturan pemerintah”. Hal itu akan tampak sekali pada perikatan untuk tidak melakukan sesuatu, dimana pelanggarannya biasanya menimbulkan kerugian yang sebenarnya tidak dapat dinilai dengan uang. Dalam pertimbangannya, hakim menilai permohonan ganti rugi yang diajukan pemohon sudah kedaluarsa berdasarkan Pasal 7 ayat 1 PP 92 Tahun 2015. 20 2 0 , No. Selain itu, pembuktian tentang kerugian lebih kuat karena didukung bukti-bukti dari penuntut umum. Tuntutan untuk dasar ganti ruginya dapat berdasarkan pada Liability Convention 1972 lewat pasal VIII yang menerangkan. Kata Kunci: ganti kerugian, praperadilan,. Tujuan utama dari surat tuntutan ganti rugi adalah untuk meminta ganti rugi atau kompensasi atas kerugian yang diderita akibat suatu peristiwa atau kejadian tertentu. Dengan demikian,. 3. Ganti kerugian dalam bentuk natura atau pengembalian keadaan pada keadaan semula 3. pembayaran ganti kerugian PT Ansuransi Sinar Mas Tbk. 000,00 (enam ratus juta rupiah). Dengan demikian, meskipun Pasal 1243 pada prinsipnya merupakan dasar hukum untuk menuntut wanprestasi yang lahir karena perjanjian, tuntutan ganti rugi yang dimaksud Pasal 1246, dst. THT dan Rumah Sakit Puri Cinere dan dibayar secara tanggung renteng antara Tergugat I danCara Pembagian dan Pendistribusian Ganti Rugi. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juli 1997. 000. Pasal 1365 KUHP menjelaskan, setiap perbuatan melawan hukum, yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian. 6. Alamat : Desa Luwuk, Kec. 1. Pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang telah ditetapkan. Surat tuntutan ganti tugi kerusakan merupakan bagian dari surat pribadi yang bisa dibuat oleh siapa saja dalam rangka menuntut hak terhadap. KETENTUAN PERALIHAN. Tuntutan ganti rugi yang dibahas dalam bab ini khusus penyelesaian damai dengan tuntutan ganti rugi yang timbul dari hasil pemeriksaan atau audit terhadap keuangan Negara. Surat Tuntutan Ganti Rugi Barang from imgv2-1-f. Sehubungan. Di samping itu, jika memang suami Anda sebagai penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas itu keberatan dengan ganti rugi yang ditentukan sepihak oleh pemberi sewa sebagai pihak yang juga turut terlibat dalam peristiwa ini, maka menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sekiranya anda gagal bersegera untuk membuat tuntutan, anda boleh menulis surat kepada pihak insurans atas sebab-sebab kelewatan membuat tuntutan kerosakan kereta berserta tuntutan ganti rugi kemalangan. wp. “Menimbang, mengenai tuntutan ganti rugi immateriil, oleh karena telah terbukti para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum maka para Tergugat harus dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat berupa hilangnya hak Penggugat menikmati nilai ekonomis merek yang besarnya akan diperhitungkan dari harga lisensi yang seharusnya. Tuntutan Ganti Rugi mencapai target sebesar Rp 147. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 459. 6, BD. Aksi. Memerintahkan negara dalam hal ini Pemerintah Republik Indonesia cq Menteri Keuangan (Turut Termohon) untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan, Ganti Rugi adalah proses tuntutan melalui Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi bagi Berdahara atau Pegawai bukan Bendahara atau Pengguna/Kuasa Pengguna atau Penyimpan/Pengurus Barang yang. Tidak boleh diwakili peguam. tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara. Ganti rugi merupakan bagian dari tuntutan. Pegawai Negeri Bukan Bendahara adalah pegawai aparatur sipil negara di lingkungan Kejaksaan Republik. 23. 5. Yang dimaksudkan dengan ganti rugi yang ditentukan dalam perjanjian adalah suatu model ganti rugi karena wanprestasi dimana. Sehubungan. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi,Dirangkaikan dengan acara Launching Buku Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah Melalui Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia T. Dia mengkritisi ketentuan itu karenapasal yang mengatur tata cara eksekusi ganti kerugian tersebut. Sebagai contoh adalah, piutang atas tagihan penjualan angsuran aset milik daerah, piutang atas Tuntutan Ganti Rugi (TGR) maupun Tuntutan Perbendaharaan (TP) juga piutang anggota dewan. Tuntutan Ganti Rugi Biasa yang selanjutnya disingkat TGR Biasa adalah proses TGR dalam hal Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak tidak diperoleh dengan pemberitahuan kepada pelaku TGR yang menyebutkan identitas, jumlah kerugian, sebab/alasan penuntutan dan tenggang waktu pengajuan keberatan/pembelaan diri sebagai dasar. Pengukuran Piutang Tuntutan Ganti Rugi/Tuntutan Perbendaharaan 21 . Prosedur Tuntutan Ganti Rugi Di Pejabat Tribunal Tuntutan Pengguna Malaysia (TTPM) A)Borang 1. Pemberian Ganti Rugi dan Rehabilitasi dalam Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor: 36/Pdt. diajukan, yaitu tuntutan ganti rugi dalam bentuk uang atas kerugian yang ditimbulkan, tuntutan ganti rugi dalam bentuk natura atau dikembalikan kedalam keadaan semula, tuntutan berupa pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah melawan hukum dan tuntutan untuk melarang dilakukannya perbuatan tertentu. Karena dijamin oleh KUH Perdata, tuntutan ganti rugi tak dapat disebut sebagai perbuatan memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu secara melawan hukum, demi menguntungkan diri sendiri. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Dan Barang Daerah Dan Instruksi Menteri Dalam Negri Nomor 21 Tahun 1997 Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disebut TPTGR adalah suatu proses tuntutan melalui TPTGR bagi Bendahara dan/atau Pengurus Barang dan Pegawai Negeri Sipil serta pihak lain yang merugikan keuangan dan barang milik daerah. untuk mengganti kerugian Negara/daerah dapat dikenai sanksi administratif dan/atau 9 sanksi pidana. Ketika Restitusi Anak Korban Diabaikan oleh Penuntut Umum. Sel terkait dengan putusan PT DKI Nomor : 50/PID/2014/PT DKI yang membebaskan Andro Supriyanto alias Andro dan Nurdin Prianto alias Benges sehingga para terdakwa mengajukan. Yang selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT. Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Yang selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT. Selain itu,.