peraturan tata naskah dinas. Tahun Pengundangan. peraturan tata naskah dinas

 
 Tahun Pengundanganperaturan tata naskah dinas  bahwa berdasarkan pertimbangan sebgaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2019 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16/PRT/M/2019 Tahun 2019 tentang. pdf. Ruang Lingku p 1. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap. 1. Pencantuman Nomor Induk Pegawai (NIP) pejabat yang menandatangani naskah dinas, dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2021 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas, yaitu hanya dilakukan pada naskah dinas: a. Dokumen Peraturan : Permenkes No. Berita Acara adalah naskah dinas yang berisi keterangan atas sesuatu hal yang ditanda tangani oleh para pihak. 42, BN 2022 (1358): 40 halaman, jdih. Naskah Dinas Arahan. Tata Naskah Dinas adalah pengelolaan informasi tertulis yang meliputi pengaturan jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengabsahan, distribusi dan penyimpananTata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah; 6. Maksud Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah dimaksudkan. PERMENDIKBUD Nomor 3 Tahun 2021 ini ditetapkan dengan pertimbangan. Tahun. 686, atrbpn. Tata Naskah Dinas dalam ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah didefinisikan sebagai pengelolaan informasi tertulis yang meliputi pengaturan jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengabsahan, distribusi dan penyimpanan naskah dinas serta media. Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 71 Tahun 2017 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten TasikmalayaTata Naskah Dinas Instansi Pemerintah, maka perlu ada penyesuaian Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pedoman Tata Naskah Dinas yang mengacu pada Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas. 1 Tahun 2018 Tentang Tata Naskah Dinas. 4. b. Pasal 7 (1) Naskah Dinas penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiri atas: a. B. terpisahkan dari Peraturan Badan ini. Meta: Keterangan: Status: Berlaku: Judul: Pedoman Tata Naskah Dinas Pada Kementerian Agama:. Keputusan Jaksa Agung Nomor: KEP-161/J. Tipe Dokumen. Maksud Dan Tujuan 1. Tata naskah dinas adalah pengelolaan informasi tertulis yang meliputi pengaturan jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengabsahan, distribusi dan penyimpanan naskah dinas serta media yang digunakan dalam komunikasi kedinasan. Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Elektronik Arsip Nasional Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mengatur mengenai penomoran naskah dinas secara elektronik, pengaksesan naskah dinas, pengontrolan database yang tersimpan, pencarian naskah dinas, keamanan aplikasi, pencatatan log aktivasi pengguna, Susunan dan bentuk Naskah Dinas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Naskah Dinas penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas, perlu menetapkan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia; Mengingat : 1. TATA NASKAH DINAS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT, Menimbang : a. lingkungan Badan Narkotika Nasional, perlu tata naskah dinas, klasifikasi arsip, jadwal retensi arsip, dan sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis; b. Peraturan Perundang-undangan. Tata Naskah Dinas Elektronik yang selanjutnya disingkat TNDE adalahdaerah, maka perlu disusun Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi. Peraturan adalah naskah dinas yang bersifat mengatur. : Peraturan Perundang-undangan. Tipe Dokumen. T. 2019/No. UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. Naskah Dinas Khusus 1. 01/2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor TENTANG. bahwa berdasarkan hasil evaluasi, beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomo r 100 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta sebagaimana-3-Menetapkan MEMUTUSKAN: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH SURAKARTA. bahwa dalam rangka tercapainya kesamaan pengertian dan penafsiran penyelenggaraan tata naskah dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember serta terwujudnya keterpaduan pengelolaan tata naskah dinas dalam lingkup administrasi umum, perlu Pedoman dan Penyeragaman Tata Naskah Dinas; b. Maksud dan Tujuan 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah. 2020/No. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah. Perban Nomor 16 Tahun 2020 adalah peraturan yang mengatur tentang tata naskah di lingkungan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Tata Naskah Dinas di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan DETAIL PERATURAN Abstrak. TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG. 2019. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi NO. - Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017. Pejabat Pengundangan. TATA NASKAH DINAS - pedoman. E. Berita Acara adalah naskah dinas yang berisi keterangan atas sesuatu hal yang ditanda tangani oleh para pihak. Judul. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Tanggal Pengundangan. bahwa pelaksanaan tata naskah dinas di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi diperlukan penyesuaian untuk mengakomodir perubahan organisasi dan teknologi; b. Menimbang: bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan tata naskah dinas di lingkungan Badan Pusat Statistik, perlu melakukan penyesuaian pedoman tata naskah dinas sebagaimana diatur dalam Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas. TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI,. Tata Naskah Dinas adalah pengelolaan informasi tertulis yang meliputi pengaturan jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengesahan, distribusi, dan penyimpanan. dinas mari d a n b a d a n pe r a d il an d i b a w a h n y a definisi peraturan anri nomor 5 tahun 2021 • tata naskah dinas adalah pengaturan. PEDOMAN UMUM TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA BUPATI ACEH BESAR, Menimbang : a. Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Tata naskah dinas adalah pengelolaan informasi tertulis yang meliputi pengaturan jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengabsahan, distribusi dan penyimpanan. Pedoman Tata Naskah Dinas Pada Kementerian Agama Keputusan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2016 Kembali. 873, jdih. bahwa pedoman umum tata. 2 Tahun 2021 Tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota. 21, BN. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakatPR Nomor 13 Tahun 2018 Tata Naskah Dinas UGM. Bagian Ketiga Naskah Dinas Korespondensi Pasal 11 Naskah Dinas korespondensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b terdiri atas: a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Tata Naskah Dinas. PERATURANPEDIA. 5, BN. kop naskah dinas yang memuat logo dan nama instansi, yang 2. 1505, jdih. Daerah adalah Kota Surakarta. bahwa berdasarkan Peraturan Arsip Nasional Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas dan untuk meningkatkan tertib administrasi kedinasan,. go. Memahami Kode Surat Dinas 3. Berita Daerah adalah naskah dinas untuk mengundangkan Peraturan Bupati. Surat Edaran 2. Mengingat : 1. Maksud dan Tujuan 1. Peraturan Perundang-undangan. (2) Tata Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara manual dan/atau elektronik. go. Tata Naskah Dinas di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia DETAIL PERATURAN Abstrak. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah3. Surat Edaran merupakan naskah dinas yang memuat penetapan dan pemberitahuan tentang hal tertentu yang. Peraturan Menteri Nomor 3 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan. Peraturan Daerah adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum, yang bersifat pengaturan ditetapkan oleh Walikota setelah mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk. id. Peraturan Gubernur Nomor 99 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas. Glosarium. Judul. bahwa berdasarkan pertimbangan sebgaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2019 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten. Pejabat Pengundangan. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Pelaksana an Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat; Mengingat : 1. Download Permenkes Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kementerian Kesehatan di situs infoasn. Judul. 2022. Detail : Peraturan Arsip Nasional RI : 8 / 2018Peraturan KPU No. E. of 159. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan NO. Oleh: Isnanto Hapsara Editor: Fahriyal 02 Oct 2023 - 12:55 location_on Bandar Lampung. Tata Naskah Dinas. Peraturan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah peraturan rektor Bagian-bagian peraturan terdiri atas :terlaksana dengan efektif dan efisien perlu disusun tata naskah dinas; c. Unduh pdf-nya untuk mengetahui lebih lanjut tentang isi dan ketentuan permendikbud ini. bahwa ketentuan tata naskah dinas dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 95 Tahun 2016 ten tang Si stem Administrasi Perkantoran Kernen terian Perhubungan. Tata Naskah Dinas di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; b. Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Keuangan, telah ditetapkan pedoman tata naskah dinas di lingkungan Kernen terian Keuangan yc. Peraturan Gubernur tentang Tata Naskah Dinas Elektronik; Mengingat : 1. BAB IVTENTANG DATABASE PERATURAN. Peraturan Menteri ini. Judul. 5/2021 . Permendikbud Nomor 3 Tahun 2021 adalah dokumen resmi yang mengatur tentang tata cara penyusunan, pengelolaan, dan pengarsipan naskah dinas di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 1, BN. Peraturan Bupati Kabupaten Gunung Mas Nomor 1 Tahun 2021. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Ketentuan tata naskah dinas yang berlaku di lingkungan Komnas HAM selama ini berpedoman pada Peraturan Komnas HAM Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Berbasis Teknologi Informasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. berbentuk peraturan dan Naskah Dinas penetapan. Pasal 13 (1) Naskah Dinas korespondensi eksternal sebagaimana dimaksud dalam. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kementerian Keuangan BAB I KETENTUAN UMUM. 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 70 Tahun 2019 tentang Tata Naskah Dinas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Naskah Dinas Elektronik. Selain mengacu pada Undang-undang tersebut, tata naskah rumah sakit juga mengacu pada Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) nomor 2 tahun 2014 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas. U. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia NO. Naskah Dinas penetapan; dan c. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan. Peraturan Bupati Kabupaten Gunung Mas Nomor 1 Tahun 2021. id: 42 hlm. bahwa dalam meningkatkan tertib administrasi, Tata. tercapainya efektivitas dan efisiensi dalam tata naskah dinas; 5. (2) Format naskah dinas, sebagaimana dimaksud pada Lampiran huruf B angka 3c, angka 5c, angka 5d, angka 7b, angka 9a, angka 9b,. Download PDF. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas; 7. id : 4 hlm. B. go. Pasal 1 : Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan: 1. Penomoran naskah dinas mengacu pada Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 64 Tahun 2018 tentang Tata Kearsipan di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan. TATA NASKAH DINAS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2016 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan. PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2016 TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA. Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Tata Naskah. Maksud dan Tujuan 1. Tata Naskah Dinas Elektronik DETAIL PERATURAN Abstrak. TENTANG DATABASE PERATURAN. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat. Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Januari 2021. id : 6 hlm. ID; 214 HLM. UU; PERPPU; PP;. Pelaksanaan tata naskah dinas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Kesehatan. TATA NASKAH-ADMINISTRASI. ng mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah; b. 2). jdih@pidie. META KETERANGAN; Tipe Dokumen: Peraturan Perundang-undangan: Judul: Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian. Naskah Dinas Elektronik (diatur dengan peraturan tersendiri) BAB II PERUBAHAN, PENCABUTAN,. Tipe Dokumen peraturan perundang-undangan. 22, BN 2020/ NO 1417; : 40 HLM. 873, jdih. Tata naskah dinas harus aman secara fisik dan substansi (isi) mulai dari penyusunan, klasifikasi,. E. Tata Naskah Dinas Kementerian Pertanian. 51, BD. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. - Peraturan Gubernur ini mencabut Peraturan Gubernur Nomor 24 tahun 2012 tentang. Mengatur tentang Ketentuan Umum; Jenis, Susunan dan Bentuk Naskah Dinas; Pembuatan Naskah Dinas; Pengamanan Naskah Dinas; pejabat penandatangan naskah dinas; Pengendalian naskah dinas; Ketentuan peralihan dan ketentuan penutup Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) NO. T. U. U. bahwa Peraturan Bupati Blitar Nomor 31 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas di LingkunganPedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Keuangan, telah ditetapkan pedoman tata naskah dinas di lingkungan Kernen terian Keuangan yc. Dicabut oleh PERANRI No. Peraturan a quo membahas mengenai jenis dan format naskah dinas, teknis pembuatan naskah dinas, pengamanan naskah dinas, kewenangan penandatanganan, pengendalian naskah dinas, penyelenggaraan Tata Naskah Dinas Elektronik, dan pencabutan. 28. tata naskah dinas secara elektronik sehingga perlu diubah dan disesuaikan; e. Peraturan ini merupakan penyempurnaan dari peraturan sebelumnya yang berkaitan dengan tata naskah dinas. menpan. Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 7 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Kementerian PerhubunganTATA - NASKAH - DINAS 2021 PERWAL NO.